![]() |
source image |
Kabardesaonline.com - Dalam beberapa pekan ini pemberitaan
tanah air diramaikan pro dan kontra wacana full day school atau sekolah sehari
penuh. Kegiatan belajar mengajar aktif selama 5 hari, Senin sampai dengan Jum’at,
Sabtu - Minggu libur total.
Seperti dikutip
dari media daring detik.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir
Effendy akan menerapkan kebijakan baru terkait dengan jam belajar di sekolah.
Kebijakan ini akan berlaku mulai tahun ajaran baru 2017.
Muhadjir
mengatakan nantinya waktu belajar-mengajar di sekolah akan berlangsung dari
Senin hingga Jumat. Alasannya, selama Senin hingga Jumat itu, proses
belajar-mengajar sudah mencapai waktu 40 jam.
"Alasannya
nanti sudah diperpanjang waktu belajarnya. Minimun 8 jam itu. Jadi kalau
minimum 8 jam, kalau 5 hari masuk, jadi sudah 40 jam per minggu. Dan itu sudah
sesuai standar kerja ASN untuk guru. Jadi kalau sudah itu sudah melampaui
standar kerja ASN sehingga guru mengikuti standar itu," kata Muhadjir saat
ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Menanggapi hal
tersebut, berbagai kalangan tidak setuju karna wacana sekolah seharian penuh
dianggap akan dapat mematikan madrasah diniyah yang jam belajarnya selama ini
adalah sepulang sekolah antara pukul 2 siang sampai 4 sore.
"Hal mendasar yang terjadi saat full day school diterapkan
adalah matinya madrasah-madrasah diniyyah, belajar agama sore hari, interaksi
santri-kiai di sore hari," kata Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatoni, dalam
keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (11/6/2017).
"Padahal di waktu dan proses sore hari itulah anak-anak muslim
usia sekolah mendapatkan bimbingan etika dan moralitas yang matang, bukan di
sekolah yang sarat target angka-angka. Inikah yang Pemerintah inginkan?"
imbuhnya.
Sulton menuturkan, kebijakan 'full day school' tersebut tak
aspiratif dan mendapat penolakan masyarakat. Jika aturan tersebut tetap
dilaksanakan, ia menganggap Mendikbud hanya sekehendak sendiri.
"Jika tetap dilaksanakan mulai tahun ajaran baru, ini bentuk
kebijakan yang tidak aspiratif, menang-menangan, sekehendaknya sendiri,"
tutur Sulton.
Sulton pun mengkritisi pemerintah yang kerap gonta-ganti kebijakan
dalam dunia pendidikan. Hal itu pula yang dianggap membuat pendidikan Indonesia
belum mampu bersaing dengan dunia internasional.
"Sudahlah, sudahi tradisi buruk mengutak-atik sesuatu yang
tidak substansial. Lakukan evaluasi secara berkala dalam kurun waktu yang
ideal. PBNU tetap tidak setuju konsep full day school dan jika dipaksakan,
Ketua Umum PBNU akan menghadap langsung ke Pak Presiden untuk menyampaikan
ketidaksetujuan hal ini," jelas Sulton.
Menteri Agama
Pro ?
"Jadi
kita harus melihat secara utuh konsepsi dari kebijakan ini," kata Lukman
di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/6/2017).
Menurutnya, akan
lebih baik mendengar penjelasan lebih lengkap sebelum menilai atau menghukumi
seatu kebijakan.
"Baik atau buruk kita
dengar terlebih dahulu karena kita kan harus mendengar," katanya.
Mengenai kekhawatiran kebijakan
tersebut akan merugikan lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan
madrasah diniyah, Lukman menuturkan kebijakan tersebut justru mengakui lembaga
tersebut.
Menurut Lukman, kebijakan itu
memiliki sisi positif bagi guru-guru yang jam mengajarnya masih kurang. Khususnya,
guru-guru agama.
"Karenanya lebih baik kita
mendengar terlebih dahulu bagaimana secara utuh konsepsi dari rencana kebijakan
full day scholl ini," kata Lukman.
Lukman pun menghimbau jajaran
Kemendikbud untuk mensosialisasikan gagasan tersebut secara masif.
"Sosialisasikan rencana
secara utuh agar tidak disalahpahami dan disalah mengerti oleh
masyarakat," kata Lukman. (sumber : tribunnews.com)
Source : Detik, Tribunnews
Editor : Aif
0 Response to "Sekolah Sehari Penuh mulai Juli 2017, Pro dan Kontra"
Posting Komentar
HAK JAWAB DAN KOREKSI BISA DIKIRIMKAN KE EMAIL KAMI ATAU BISA DITULIS DI KOLOM KOMENTAR