Sekolah Sehari Penuh mulai Juli 2017, Pro dan Kontra

Kabardesaonline.com - Dalam beberapa pekan ini pemberitaan tanah air diramaikan pro dan kontra wacana full day school atau sekolah sehari penuh. Kegiatan belajar mengajar aktif selama 5 hari, Senin sampai dengan Jum’at, Sabtu - Minggu libur total.

Seperti dikutip dari media daring detik.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan menerapkan kebijakan baru terkait dengan jam belajar di sekolah. Kebijakan ini akan berlaku mulai tahun ajaran baru 2017.

Muhadjir mengatakan nantinya waktu belajar-mengajar di sekolah akan berlangsung dari Senin hingga Jumat. Alasannya, selama Senin hingga Jumat itu, proses belajar-mengajar sudah mencapai waktu 40 jam.

"Alasannya nanti sudah diperpanjang waktu belajarnya. Minimun 8 jam itu. Jadi kalau minimum 8 jam, kalau 5 hari masuk, jadi sudah 40 jam per minggu. Dan itu sudah sesuai standar kerja ASN untuk guru. Jadi kalau sudah itu sudah melampaui standar kerja ASN sehingga guru mengikuti standar itu," kata Muhadjir saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Menanggapi hal tersebut, berbagai kalangan tidak setuju karna wacana sekolah seharian penuh dianggap akan dapat mematikan madrasah diniyah yang jam belajarnya selama ini adalah sepulang sekolah antara pukul 2 siang sampai 4 sore.

"Hal mendasar yang terjadi saat full day school diterapkan adalah matinya madrasah-madrasah diniyyah, belajar agama sore hari, interaksi santri-kiai di sore hari," kata Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatoni, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (11/6/2017).

"Padahal di waktu dan proses sore hari itulah anak-anak muslim usia sekolah mendapatkan bimbingan etika dan moralitas yang matang, bukan di sekolah yang sarat target angka-angka. Inikah yang Pemerintah inginkan?" imbuhnya.

Sulton menuturkan, kebijakan 'full day school' tersebut tak aspiratif dan mendapat penolakan masyarakat. Jika aturan tersebut tetap dilaksanakan, ia menganggap Mendikbud hanya sekehendak sendiri.

"Jika tetap dilaksanakan mulai tahun ajaran baru, ini bentuk kebijakan yang tidak aspiratif, menang-menangan, sekehendaknya sendiri," tutur Sulton.

Sulton pun mengkritisi pemerintah yang kerap gonta-ganti kebijakan dalam dunia pendidikan. Hal itu pula yang dianggap membuat pendidikan Indonesia belum mampu bersaing dengan dunia internasional.

"Sudahlah, sudahi tradisi buruk mengutak-atik sesuatu yang tidak substansial. Lakukan evaluasi secara berkala dalam kurun waktu yang ideal. PBNU tetap tidak setuju konsep full day school dan jika dipaksakan, Ketua Umum PBNU akan menghadap langsung ke Pak Presiden untuk menyampaikan ketidaksetujuan hal ini," jelas Sulton.

Menteri Agama Pro ?

"Jadi kita harus melihat secara utuh konsepsi dari kebijakan ini," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/6/2017).

Menurutnya, akan lebih baik mendengar penjelasan lebih lengkap sebelum menilai atau menghukumi seatu kebijakan.

"Baik atau buruk kita dengar terlebih dahulu karena kita kan harus mendengar," katanya.

Mengenai kekhawatiran kebijakan tersebut akan merugikan lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah, Lukman menuturkan kebijakan tersebut justru mengakui lembaga tersebut.

Menurut Lukman, kebijakan itu memiliki sisi positif bagi guru-guru yang jam mengajarnya masih kurang. Khususnya, guru-guru agama.

"Karenanya lebih baik kita mendengar terlebih dahulu bagaimana secara utuh konsepsi dari rencana kebijakan full day scholl ini," kata Lukman.

Lukman pun menghimbau jajaran Kemendikbud untuk mensosialisasikan gagasan tersebut secara masif.

"Sosialisasikan rencana secara utuh agar tidak disalahpahami dan disalah mengerti oleh masyarakat," kata Lukman. (sumber : tribunnews.com)

Sekolah Sehari Penuh mulai Juli 2017, Pro dan Kontra

0 Response to "Sekolah Sehari Penuh mulai Juli 2017, Pro dan Kontra"

Posting Komentar